Komisi VII Janji Perjuangkan PLTS 1 MW di Bangli Jadi Asset Daerah

16-02-2015 / KOMISI VII

Ketua Tim Kunjungan Lapangan Komisi VII DPR RI ke Kabupaten Bangli Satya W. Yudha berjanji akan memperjuangkan ke Kementerian Keuangan RI, agar asset Pusat Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkekuatan 1 MW di Kabupaten Bangli diserahterimakan kepada pemerintah daerah kabupaten.

Hal ini disampaikan Satya usai pertemuan Tim Komisi VII dengan Bupati Bangli, Dirjen EBTKE Kementerian ESDM, Dirops PT. PLN (Persero) dan BPPT di Museum Gunung Api, Kabupaten Bangli, Bali, Kamis (13/2/2015)

Menurut Satya yang juga Wakil Ketua Komisi VII ini, sarana PLTS  di Kabupaten Bangli  merupakan  proyek  yang didanai pemerintah pusat dimana hingga saat ini belum dihibahkan ke pemerintah daerah.

Karena belum dihibahkan ke daerah, tandasnya,  keberadaan PLTS yang berkekuatan 1 MW di Kabupaten Bangli yang sudah disambungkan ke PLN,  dimana listriknya masuk dalam gradenya PLN belum bisa berkontribusi terhadap Pendapata Asli Daerah (PAD).

“Karena asset yang dimiliki itu bukan merupakan asset daerah, Bupati Bangli titip agar Komisi VII memperjuangkan di Kementerian Keuangan agar PLTS berkekuatan 1 MW itu diserahterimakan kepada daerah,” kata Satya.

Lebih lanjut, politisi Partai Golkar ini menyatakan  bahwa Kunjungan Lapangan  Komisi VII ke Kabupaten Bangli sangat bermanfaat. Karena  Kabupaten Bangli merupakan salah satu kabupaten yang dari sisi  PADnya yang sangat termiskin di Indonesia.

“Namun saya sangat  mengapresiasi Kabupaten Bangli ini mengembangkan Desa Mandiri Energi, dimana didalam Desa Mandiri Energi itu  menggunakan upaya-upaya Energi Baru dan Terbarukan,” ujarnya.

“Salah satunya, Kabupaten Bangli mengembangkan  PLTS yang dikembangkan di daerah-daerah yang terpencil di beberapa desa yang tidak terlistriki sama sekali bahkan tidak tersentuh tangan PLN, ratio elektrifikasinya paling rendah dari seluruh kabupaten yang ada di Bali,” papar Satya.

Tujuang kunjungan Komisi VII DPR ke Kabupaten Bangli, mantap Satya,  diharapkan dapat memfasilitasi Kabupaten Bangli  untuk menyukseskan Program Listrik Masuk Desa yang dijalankan oleh PLN.

Selanjutnya Satya menginformasikan, bahwa didalam kunjungan ini juga Komisi VII  melihat Kementerian Ristek yang kebetulan salah satu LPNKnya adalah BPPT,  turut mengembangkan Kabupaten Bangli ini dari sisi penggunaan e-goverment atau  melakukan pendampingan-pendampingan dan  sistem inovasi nasional.

“BPPT  sudah bekerja sama dengan Kabupaten Bangli, dan Bupati Bangli sangat menghargai bantuan atau pendampingan dari BPPT,” terangnya. (sc)/foto:suci/parle/iw.

 

BERITA TERKAIT
Program MBG Diluncurkan: Semua Diundang Berpartisipasi
06-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Gizi Nasional dijadwalkan akan meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hari ini, Senin, 6 Januari 2025....
Komisi VII: Kebijakan Penghapusan Utang 67 Ribu UMKM di Bank BUMN Perlu Hati-Hati
04-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti rencana pemerintah yang akan menghapus utang 67 ribu...
Pemerintah Diminta Tingkatkan Daya Saing Produk UMKM dan Ekonomi Kreatif Indonesia
03-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini dituntut untuk menata dan...
Dina Lorenza Dukung Kenaikan PPN: Harus Tetap Lindungi Masyarakat Menengah ke Bawah
24-12-2024 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Dina Lorenza mendukung rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen...